AHY dari Oposisi ke Pangkuan Jokowi
Malam hari pada Senin sekitar pukul 20.00 WIB, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang menyampaikan pesan dari Presiden untuk bertemu di Istana Negara keesokan harinya. Meskipun AHY menanyakan alasan pemanggilan tersebut, Pratikno tetap merahasiakan informasi dan mengatur pertemuan pada pukul 08.00 WIB.
Keesokan harinya, Presiden Jokowi menawarkan kepada AHY jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah pertemuan itu, AHY segera menemui Prabowo Subianto untuk meminta ‘restu’. Pada saat itu, pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024.
AHY juga menghubungi Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan untuk menyampaikan niatnya bergabung dalam koalisi pemerintahan. Keduanya memberikan ucapan selamat kepada togel 5000 AHY. Malamnya, AHY bertemu dengan Hadi Tjahjanto, menteri yang akan digantikannya, untuk mendiskusikan tugas-tugas yang akan diemban selama delapan bulan ke depan.
Setelah pertemuan-pertemuan dengan menteri dan petinggi partai, AHY mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memberikan restu secara mantap bagi keputusan AHY menjadi menteri setidaknya selama delapan bulan ke depan. Esok harinya, AHY dilantik secara resmi oleh Presiden.
Meskipun demikian, AHY tidak melakukan komunikasi dengan partai yang memimpin koalisi pemerintahan, yaitu PDI Perjuangan. Herzaky Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, menegaskan bahwa penerimaan jabatan menteri oleh AHY bukanlah hasil dari perjanjian politik dengan Jokowi atas dukungan terhadap Gibran selama Pilpres. Herzaky menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada panggilan negara dan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Meskipun pada tahun sebelumnya Partai Demokrat bersikeras menolak jabatan menteri, Herzaky menegaskan bahwa situasi saat ini telah berubah. Di Istana Negara, saat ini terdapat tiga partai politik yang sebelumnya menjadi rival Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2024, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, menyatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri dilakukan secara tiba-tiba. Bahkan, saat pertemuan sebelumnya antara Jokowi dan AHY di Jogja, Presiden belum menyampaikan tawaran tersebut. Menurutnya, penunjukan tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan.
“Kami telah konsisten menjadi oposisi selama lebih dari 9 tahun, itu adalah konsistensi kami saat berada di luar pemerintahan, kami menjadi oposisi. Ketika kami berada di dalam pemerintahan, kami menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Ada yang tidak konsisten, mereka berada di dalam pemerintahan tetapi terasa seperti oposisi,” kata Andi pada Jumat, 23 Februari 2024.
Perubahan Demokrat Usai Tak Bersama Anies
Sebelumnya, sebelum bergabung dengan koalisi pemerintah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat memiliki rekam jejak yang konsisten dalam melakukan kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi. AHY sebelumnya menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi yang menyebabkan terus meningkatnya utang negara dalam kondisi perekonomian yang melemah. AHY menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun terakhir, bahkan di bawah target yang dijanjikan oleh Jokowi sekitar 7 persen.
“Dalam kondisi ekonomi yang tumbuh rendah, utang negara dan BUMN justru melejit,” ujar AHY dalam sebuah pidato politik yang disiarkan melalui kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat, 14 Juli 2023.
AHY juga menegaskan bahwa meskipun ada pihak yang mencoba mengatributkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada pandemi COVID-19, menurutnya klaim tersebut hanya sebagian benar. Menurut AHY, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat stagnasi ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak awal masa pemerintahan Jokowi.
“Sebelum datangnya pandemi, masalah-masalah ekonomi telah ada, oleh karena itu, ada sebab dan faktor lain di luar pandemi yang harus dipertimbangkan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menyoroti sikap intimidasi Presiden terhadap lawan politiknya selama Pilpres 2024.
“Lawan politik dianggap sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan,” kata AHY dalam pidatonya di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Juli 2023.
Baca Juga : Responden Terima Bansos dan Arah Dukungan di Pilpres
AHY juga menyoroti praktik ‘cawe-cawe’ oleh pemimpin negara yang dinilai merugikan demokrasi. Menurutnya, jika ‘cawe-cawe’ melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dianggap tidak adil, hal itu dapat mengancam nasib demokrasi kita.
“Pertanyaan banyak muncul ketika terjadi niat ‘cawe-cawe’ oleh pemimpin negara dalam Pemilu 2024 mendatang. Jika ‘cawe-cawe’ tersebut melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dianggap tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya,” tegas AHY.
Dalam konteks kebijakan pemerintah, AHY mengkritik alokasi anggaran yang dinilai tidak memihak pada rakyat miskin. Dia menyoroti penggunaan anggaran yang terlalu banyak untuk proyek-proyek besar yang tidak banyak memberi dampak pada kehidupan rakyat kecil.
“Permasalahannya bukan hanya karena krisis global. Masalah ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak dialokasikan untuk proyek-proyek besar yang tidak banyak memberi dampak pada kehidupan rakyat kecil, yaitu saudara-saudara kita yang tergolong miskin dan kurang mampu,” papar AHY dalam pidatonya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Maret 2023.
Selain itu, AHY juga secara terang-terangan mengkritik program lumbung pangan atau food estate, menyebutnya sebagai program yang gagal. Dalam forum Fisipol Leadership UGM pada Kamis, 20 Juli 2023, AHY menekankan pentingnya Indonesia sebagai negara G20 dan pemimpin di ASEAN untuk memberikan contoh yang baik.
“Mudah-mudahan kebijakan dan undang-undang di masa depan, termasuk revisi undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang Minerba, yang beberapa aspeknya dipertanyakan terkait kebijakan lingkungannya,” ujarnya.
“Termasuk tentu saja program food estate, di mana jutaan hektar lahan telah diubah namun gagal,” tambahnya. Menurut AHY, Kalimantan adalah paru-paru dunia yang perlu dilindungi.
Tidak hanya itu, AHY juga mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Jokowi pada awal tahun sebelumnya, menyatakan bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY dalam sebuah pernyataan yang diterima pada Senin (2/1/2023).
Sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam kabinet, AHY bahkan sempat menegaskan pentingnya keberadaan oposisi di dalam sebuah pemerintahan. Ia menyatakan bahwa tak peduli seberapa kuatnya pemerintah, selalu ada yang perlu memberikan kritik. Baginya, mekanisme checks and balances sangatlah penting dalam pengelolaan pemerintahan.
“Namun, sayangnya, niat baik untuk memberikan kritik seringkali disalahpahami. Pandangan dan masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan, atau dianggap sebagai kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan lagi, jika setiap pandangan dan masukan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap ‘tidak patriotik’,” ucapnya.
Namun, sikap Partai Demokrat berubah setelah pada September tahun lalu diketahui bahwa AHY tidak akan dijadikan cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Dari liputan mendalam saat itu, kader Partai Demokrat dan AHY secara massal menghapus foto Anies di media sosial dan alat peraga kampanye.
Setelah itu, isu masuknya Partai Demokrat ke dalam Kabinet Indonesia Maju semakin kuat. Isu tersebut semakin kuat ketika Jokowi bertemu dengan SBY. Saat itu, salah satu sumber mengatakan bahwa Jokowi secara langsung meminta dukungan SBY untuk mendukung Gibran sebagai cawapres. Pertemuan tersebut terjadi pada 2 Oktober lalu di Istana Bogor.
Sebelumnya, SBY melalui media sosialnya menyampaikan bahwa ia bermimpi menaiki kereta api menuju Kota Solo bersama Megawati dan Jokowi. Jokowi memberikan tanggapan positif terhadap mimpi tersebut.
“Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya,” ujar Jokowi pada Selasa (20/06/2023), dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Sinyal bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintahan semakin kuat saat SBY bertemu langsung dengan calon presiden Prabowo Subianto dan secara resmi mendeklarasikan dukungannya. Dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang secara langsung mendapat dukungan dari Jokowi, mimpi SBY perlahan terwujud.