Pertimbangan Tentang Penyelidikan Pemilu
Isu mengenai potensi kecurangan dalam Pilpres 2024 masih dalam tahap pembicaraan yang belum pasti. Kelompok yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin menunggu keputusan dari PDI Perjuangan.
Aboe Bakar Al-Habsyi masih merasa ragu terhadap usulan penyelidikan. Dalam pertemuan antara tiga sekretaris jenderal partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Jumat, 15 Maret yang lalu, Aboe meminta Koalisi Perubahan untuk menunggu sikap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini khawatir usulan penyelidikan akan terhenti di tengah jalan tanpa dukungan dari PDI Perjuangan.
“Kami semua memiliki keraguan karena, walaupun kami memiliki kesepakatan, tetapi kemungkinannya hanya sebatas usulan saja dan tidak mendapat dukungan (di rapat paripurna), maka apa gunanya?” ujar sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.
Sumber tersebut menyebutkan bahwa dalam pertemuan yang diadakan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Aboe sempat mengingatkan perihal sikap PDI Perjuangan terhadap usulan penyelidikan kasus Jiwasraya pada tahun 2020. Saat itu, Fraksi PKS dan Partai Demokrat mengusulkan penyelidikan untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi Jiwasraya yang mencapai kerugian negara hingga Rp 16,81 triliun. Dikabarkan sebagian dana korupsi tersebut mengalir ke PDI Perjuangan untuk kepentingan kampanye Presiden Joko Widodo-Maruf Amin dalam Pemilu 2019.
Baca Juga : Pendaftaran Sengketa Pemilihan Presiden Ditutup, Anies dan Ganjar Ajukan Gugatan
Kunjungi : perancatoto
Awalnya, PDI Perjuangan setuju mendukung usulan tersebut untuk membuktikan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Namun, di tengah jalan, partai ini mengubah pendiriannya dan menolaknya. Oleh karena itu, Aboe meminta partai-partai yang mendukung Anies-Muhaimin untuk berhati-hati terhadap usulan penyelidikan tentang ‘kecurangan Pilpres 2024’, khawatir PDI Perjuangan akan berbalik seperti yang terjadi empat tahun lalu.
Kekhawatiran Aboe direspons oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim. Dalam pertemuan rutin tersebut, Hermawi mengusulkan agar Koalisi Perubahan membuat perjanjian tertulis dengan partai-partai yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Perjanjian tersebut diajukan untuk memastikan semua partai parlemen—kecuali yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka—memiliki komitmen untuk menyukseskan penyelidikan hingga tahap akhir.
“Tapi kami memerlukan setidaknya dukungan dari PDI Perjuangan agar dapat mencapai pemahaman yang sama, dan memastikan materi penyelidikan yang akan diajukan dalam rapat paripurna DPR.”
“Kami meminta keseriusan dalam perjanjian ini, agar tidak ada kesimpangsiuran. Tidak boleh tiba-tiba berubah pikiran di tengah jalan,” ujar sumber tersebut minggu lalu.
Aboe Bakar, Hermawi, dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid tidak merespon panggilan telepon ataupun pesan singkat saat diminta konfirmasi mengenai isi pertemuan tersebut. Di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya tidak meragukan niat untuk mengusulkan hak angket. Mardani menyatakan bahwa PKS telah sepakat untuk mendukung hak angket, namun dalam rapat tersebut, PKS meminta agar koalisi menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan agar rencana tersebut dapat berjalan lancar.
“Namun, PDI Perjuangan belum merespons komunikasi tersebut,” ujar Mardani saat dihubungi melalui telepon WhatsApp pada Jumat, 22 Maret 2024.
Juru bicara PKS, Pipin Sopian, menekankan bahwa dukungan dari PDI Perjuangan sangat penting untuk mewujudkan wacana hak angket. Sebab, persyaratan persetujuan hak angket membutuhkan dukungan lebih dari setengah anggota DPR. Dengan total 575 kursi DPR saat ini, suara dari PKS, NasDem, dan PKB saja masih belum mencukupi. Dengan penjumlahan, suara ketiganya hanya mencapai 167 kursi, sedangkan yang dibutuhkan minimal 288 kursi.
Dengan tambahan dukungan dari PDI Perjuangan, hak angket baru akan dapat dilaksanakan. Saat ini, PDI Perjuangan memiliki 128 kursi. Apabila Partai Persatuan Pembangunan—yang juga mendukung Ganjar-Mahfud—memberikan suaranya, akan ada tambahan 19 suara lagi. Dukungan dari kedua partai ini akan memuluskan wacana hak angket yang pertama kali diusulkan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
“Namun kami membutuhkan minimal dukungan dari PDI Perjuangan untuk menyamakan pandangan dan materi hak angket yang akan diajukan dalam rapat paripurna DPR,” jelas Pipin pada Kamis, 21 Maret 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menyatakan bahwa partainya telah setuju untuk mengusulkan hak angket. Bahkan beberapa anggota DPR dari Fraksi PKB juga telah menandatangani komitmen untuk mengusulkan hak angket. Proses selanjutnya sekarang adalah menunggu respons dari PDI Perjuangan. Syaiful berharap akan ada komunikasi resmi dari PDI Perjuangan dengan Koalisi Perubahan sehubungan dengan wacana tersebut.
Terkait dengan waktu, Syaiful menyatakan bahwa Koalisi Perubahan akan bersikap pasif. Koalisi pendukung Anies-Muhaimin memilih untuk menunggu inisiatif dari PDI Perjuangan. Namun demikian, Syaiful yakin bahwa PDI Perjuangan akan secara serius mengusulkan hak angket. “Sepertinya PDI Perjuangan bersedia untuk mengusulkan (hak angket), namun kita tunggu saja,” jelas Syaiful pada Rabu, 20 Februari lalu.
Wacana hak angket sempat mengalami penurunan minat sebelum kembali muncul setelah pengumuman resmi pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 20 Februari 2024. Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang mengakui kemenangan Prabowo-Gibran, dianggap sebagai indikasi melemahnya wacana hak angket. Terlebih lagi, dua hari setelah itu, Surya juga menyambut Prabowo dengan hangat di NasDem Tower.
Hingga kini, dari tiga partai Koalisi Perubahan, hanya NasDem yang belum mengumumkan sikap resmi terkait hak angket. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam proses mengevaluasi wacana hak angket. NasDem ingin melakukan tinjauan mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang akan menjadi materi angket. Mereka juga menunggu petunjuk resmi dari Surya Paloh.
“Ketua kami telah menegaskan bahwa esok hari semua akan menandatangani formulir angket,” tegas Charles saat diwawancarai di NasDem Tower pada Rabu, 20 Maret lalu.
Di gedung DPR, wacana hak angket juga masih dalam tahap awal. Ketua Fraksi PPP Amir Uskara menyatakan bahwa sampai saat ini, belum ada tindakan serius dari semua partai di parlemen untuk mengusulkan hak angket. Menurut Amir, wacana angket ramai di luar, namun belum menemui respons yang sama di dalam gedung parlemen. Belum ada satu pun partai yang mengajukan dukungan untuk menggulirkan angket.
Pembahasan mengenai hak angket kadang-kadang muncul dalam pertemuan informal di Dewan, tetapi masih belum dipandang serius. “Saya tidak melihat tindakan konkret dari fraksi-fraksi yang ingin mendorong hak angket di DPR,” jelas Amir melalui telepon minggu lalu.
Ketidakseriusan DPR dalam mengusulkan hak angket juga terlihat saat rapat paripurna pada Selasa, 5 Maret lalu. Saat wacana hak angket dibahas, mayoritas anggota Dewan dari partai yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 lebih memilih untuk diam. Usulan hak angket diajukan oleh anggota DPR dari Fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan.
Meskipun demikian, usulan angket tersebut tidak dianggap mewakili suara dari partai-partai tersebut. Pernyataan tersebut bukanlah keluar dari ketua fraksi. Beberapa petinggi PDI Perjuangan, termasuk Utut Adianto, Bambang Wuryanto, dan Puan Maharani, bahkan tidak hadir dalam rapat tersebut. Hanya Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Adian Napitupulu, dan Aria Bima yang mewakili PDI Perjuangan.
Sejak saat itu, wacana hak angket pemilu nampak meredup. Para pejabat PDI Perjuangan lebih memilih untuk tidak memberikan komentar ketika ditanya tentang hal tersebut. Beberapa petinggi PDI Perjuangan yang dihubungi, termasuk Utut, Bambang Pacul, Adian, dan Hasto Kristiyanto, sama sekali tidak memberikan tanggapan terkait sikap partai mereka mengenai hak angket. Hanya Adian yang dalam wawancara dengan media di DPR menyatakan bahwa sikap PDI Perjuangan terkait hak angket masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Instruksi akan disampaikan pada saatnya, tidak perlu khawatir,” jelas Adian di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Maret 2024.
Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa banyak anggota parlemen yang tidak setuju dengan hak angket, termasuk anggota DPR dari partai yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Beberapa di antaranya telah menerima hasil pemilu dan menerima kemenangan Prabowo-Gibran. Mereka ingin menyelesaikan perdebatan terkait pemilu dan fokus pada masa depan.
“Saya telah berdiskusi dengan rekan-rekan di DPR dari berbagai koalisi, dan sepertinya aspirasi mereka serupa,” tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini melalui pesan singkat pada Senin, 25 Maret 2024.
kunjungi : perancatoto