PDIP Mengisyaratkan Kesiapan untuk Koalisi di Pilwali Malang 2024
Partai Keadilan Indonesia Perjuangan (PKIP) memberikan isyarat bahwa mereka terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik lain dalam Pilwali Kota Malang tahun 2024. Meskipun berhasil meraih jumlah kursi terbanyak dalam Pemilihan Legislatif 2024 dengan 9 kursi, PKIP menyadari bahwa kerja sama dengan partai lain tetap diperlukan.
“I Kami DPC PKIP Kota Malang mengusulkan kepada DPP untuk menjalin kerja sama dalam Pemilihan Wali Kota Kota Malang tahun 2024,” ujar Ketua DPC PKIP Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, kepada detikJatim, pada Jumat (15/3/2024).
Made menjelaskan bahwa DPC PKIP Kota Malang membuka pintu bagi kemungkinan kerja sama koalisi dalam Pilwali 2024 karena situasi politik di DPRD Kota Malang pasca-Pileg 2024 terbilang cukup ketat.
Baca Juga : Kisah di Balik Kekalahan Calon Legislatif dan Pemutusan Aliran Air Pemukiman Warga
“Karena saat ini perolehan kursi cukup ketat, PKIP 9, PKB 8, PKS 7, Gerindra 6, Golkar 6, maka kami juga mempertimbangkan opsi koalisi,” jelasnya.
Selain itu, tambah Made, komunikasi lintas partai di Kota Malang juga telah berjalan dengan baik. Meskipun ada tegangan politik yang cukup tinggi selama Pilpres 2024.
“Kami menyampaikan masukan ini kepada DPP perancatoto karena hubungan antarpartai di Kota Malang sudah cukup baik. Meskipun Pilpres kemarin berlangsung dengan ketat, persaingan antarkandidat tidak sampai merusak hubungan antarpartai, komunikasi antarpartai masih terjaga,” tambahnya.
Namun demikian, DPC PKIP Kota Malang akan menunggu keputusan dari DPP PKIP terkait pembentukan koalisi dalam Pilwali 2024.
“Keputusan mengenai koalisi akan ditentukan oleh tingkat pusat. Namun yang pasti, kami berkeinginan untuk berkoalisi dengan Gerindra, PKB, Golkar, dan PKS. Tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan NasDem atau Demokrat,” ungkapnya.
Made juga menambahkan bahwa PKIP hanya akan mengajukan kandidat untuk posisi Wali Kota Malang, bukan Wakil Wali Kota. Hal ini karena PKIP memiliki hak untuk mengajukan calon sendiri dan jumlah kursi PKIP merupakan yang terbanyak di DPRD Kota Malang.
“Kami hanya akan mengusulkan calon untuk posisi Wali Kota Malang, sesuai dengan rekomendasi dari DPC (Kota Malang) untuk berkoalisi,” tegasnya.